PANGKALPINANG – Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal ZA menegaskan bahwa untuk mencapai pelayanan publik yang _ultimated goal_ nya bermuara pada kepuasan publik, maka perlu dilakukan reformasi paradigma pelayanan publik yang masih menggunakan gaya lama seperti birokrasi yang panjang hingga biaya yang tidak pasti.
“Pelayanan publik harus kita bangun dengan tagline FECB yakni _Faster,_ _Easier,_ _Cheaper,_ dan _Better_ tuturnya saat menjadi Narasumber pada Diskusi dan Ekspose terkait Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 di Grand Safran Hotel, Selasa 5/12/2023.
Safrizal menyampaikan bahwa secara nasional kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih didominasi karena keluhan Masyarakat terhadap syarat yang berbelit. Selain itu, kendala waktu, transparansi, birokrasi, dan sarana prasarana juga turun menjadi keluhan Masyarakat. Oleh karena itu, dirinya akan melakukan pengecekan di lokasi pelayanan publik dan memastikan agar setiap pelayanan publik memiliki unit _customer service_ baik digital maupun manual.
“Karena pelayanan kita berorientasi pada kepuasan masyarakat sehingga merekalah yang memberikan penilaian. Jika nanti _poor satisfaction_ maka akan kita evaluasi sesuai dengan prosedur,” tegasnya.
Terkait pelayanan di tahun politik ini, Safrizal dengan tegas menyatakan bahwa pelayanan publik tetap netral. Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk melayani secara Netral. Semua pihak harus dilayani kebutuhannya baik itu public good maupun public servicenya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan.
“Dalam politikpun, kita sudah mengingatkan kepada setiap ASN untuk netral melalui Surat Edaran, bahkan aturan kode jari yang mana yang boleh pun sudah diatur. Saya tidak akan melindungi ASN yang melakukan pelanggaran dengan aturan yang sudah disosialisasikan. Jika ditemukan maka saya akan serahkan kepada Bawaslu dan melaksanakan rekomendasinya,” tegasnya.
Penulis : Imelda
Foto : Saktio
Editor : Irnawati
[6/12 06:39] +62 811-7119-798: Pengembangan Aplikasi Pengawasan Konsumsi Jadi Solusi Masalah Solar RSTI
PANGKALPINANG – Romantika Supir Truk Indonesia (RSTI) menemui Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Safrizal ZA untuk mengucapkan terima kasih serta menyampaikan sedikit keluhan.
“Jadi, kedatangan kami kesini untuk berterima kasih kepada pihak pemerintah dan pertamina. Karena terakhir kami mengadukan terkait kendala di SPBU Perlang, sekarang sudah aman. Lalu, saya juga mau menyampaikan keluhan kami juga, Pak,” ujar Wakil Ketua RSTI Korwil Kep. Babel Dodot pada agenda Rapat Bersama Pertamina, di Rumah Dinas Gubernur Kep. Babel, Selasa (5/12/23).
Disampaikan juga, ada tiga SPBU yang tidak mau memberikan para supir truk pembawa bahan pokok mendapat prioritas untuk membeli solar bersubsidi. Di antaranya: SPBU Jalan A. Yani Dalam, SPBU Selindung dan SPBU Bacang. Untuk itu, kedatangan RSTI tersebut bertujuan untuk meminta surat rekomendasi.
Pada dasarnya, ditambahkan oleh Ketua RSTI Korwil Kep. Babel Ryansah, sebenarnya bisa saja untuk mencirikan mana supir truk yang memang untuk mengangkat bahan-bahan kebutuhan pokok, dengan supir truk yang “ngerit” (solar). Walau diakuinya, pihak pertamina juga pernah menemukan kecurangan, ada yang menggunakan kartu khusus yang diberikan untuk RSTI tapi dipakai untuk orang lain.
Sales Area Manager Pertamina Bangka Belitung, Adeka Sangtraga Hitapriya membeberkan bahwa pihaknya saat ini sedang men-develop aplikasi yang bertujuan untuk mengawasi konsumsi solar bersubsidi khusus supir truk. Di mana harapannya, ini nantinya dapat mempermudah serta mendisiplinkan orang-orang yang mungkin saja akan bertindak curang.
“Kami masih dalam proses develop aplikasinya. Mungkin butuh waktu sekitar 3 bulan-an, dan semoga bisa lebih cepat,” kata Adeka.
Selain lewat aplikasi, lanjut perwakilan Pertamina ini, untuk membantu mengawasi serta mengamankan, pihaknya baru saja menandatangani MoU bersama BIN (Badan Intelejen Negara). Dan akan dilanjutkan untuk menemui pihak dari Polda dan Korem Babel.
Pj. Gubernur Safrizal ZA menanggapi ini, juga menyarankan agar aplikasi tersebut nantinya bisa mendeteksi kemana saja mobil-mobil truk tersebut. Dilengkapi semacam GPS agar bisa dideteksi melalui aplikasi. Sehingga pihak pertamina pun dapat memantau, bahwa BBM subsidi yang diberikan secara prioritas tersebut memang digunakan oleh orang yang berhak mendapatkannya.
“Nanti kalau bisa di aplikasinya itu mendeteksi, mobil truk bapak-bapak ini kemana. Jangan nanti malah pergi ke pantai atau ke tempat yang memang bukan jalur kerjanya. Kan, kalau seperti itu, solar yang seharusnya bisa digunakan sampai Mentok misalnya, malah kurang,” ujarnya.
Didampingi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kep. Babel Ahmad Yani Hazir, dalam rapat tersebut Pj Gubernur juga meminta agar beberapa pihak baik itu Dinas ESDM, Pihak Pertamina, maupun komunitas sejenis RSTI dapat saling bersinergi. Dirinya juga berpesan agar memperhatikan ketersediaan BBM maupun Gas Elpiji dalam kondisi aman, karena hal ini juga berkaitan erat dengan permasalahan inflasi.
Penulis: Intan Pitaloka
Foto: Natasya
Editor: Nona
